Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Format Pertemuan Jokowi - Prabowo Usulan Sejumlah Tokoh

image-gnews
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, tertawa bersama saat berbincang di sela acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. REUTERS/Darren Whiteside
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, tertawa bersama saat berbincang di sela acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak pihak menaruh asa calon presiden 02 Prabowo Subianto dan capres inkumben Joko Widodo atau Jokowi segera bertemu pascapemungutan suara Pemilihan Umum 2019. Mayoritas para tokoh ini berharap pertemuan kedua orang ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat demi meredakan ketegangan politik yang terjadi sekarang.

Baca: JK Sebut Tak Perlu Mediator dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo

"Menurut saya lebih cepat lebih baik," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshidiqie di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.

Jokowi telah mengirimkan utusan untuk menemui Prabowo sejak pekan lalu. Awalnya, nama utusan yang beredar adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir. Erick merupakan kawan dekat Sandiags Uno, calon wakil presiden pendamping Prabowo. Erick hanya mengedipkan mata saat ditanya perihal ini.

Belakangan, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan utusan itu ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut dan Prabowo memang diketahui dekat sejak lama dan terbiasa berkomunikasi.

Namun, pertemuan itu juga urung. Sejumlah tokoh lantas berpendapat Jokowi dan Prabowo tak perlu menugasi anak buah, melainkan langsung saja bertemu. Ada juga yang mengusulkan keduanya tak usah bicara politik dulu. Berikut beberapa saran terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo dari beberapa figur publik.

1. Tak usah mengirim utusan
Saran ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK beranggapan Jokowi dan Prabowo dapat bertemu langsung tanpa mediator. Menurut JK, keduanya bukan musuh sehingga tak perlu berkomunikasi lewat penghubung.

"Kan enggak perlu mediator, pertemuan saja. Ini kan tidak ada lagi musuh, sudah habis musuhnya. Tinggal pertemuan saja agar masyarakat bisa lebih tenang," kata JK di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa, 23 April 2019.

Sandiaga Uno menyampaikan hal senada. Menurut Sandiaga, pertemuan melalui perantara tak efektif untuk mendinginkan suasana di tengah masyarakat yang bersitegang selama masa kampanye.

"Kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik, dan tanpa perantara menurut saya. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah dua capresnya," kata Sandiaga di Majsid Jami At Taqwa, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2019.

2. Bertemu sambil ngopi
Usul ini diungkapkan setidaknya dua tokoh, yakni Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshidiqie. Hamdan mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo tak perlu dilakukan dengan gaya serius.

"Kami meminta mereka untuk ngopi-ngopi, pertemuan santai. Itu akan bisa meredam," kata Hamdan saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam, 22 April 2019.

Begitu pun yang disampaikan Jimly. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan keduanya tak perlu langsung membicarakan politik dalam pertemuan itu. "Enggak usah ngomong apa-apa, ngopi saja, cipika-cipiki (cium pipi kanan cium pipi kiri). Itu cukup meredakan," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.

3. Bertemu di CFD
Saran bertemu di kawasan bebas kendaraan bermotor atau saat car free day (CFD) ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Dia melihat, dari awal kampanye pada 23 September 2018 sampai berakhir kampanye 13 April 2019, kedua kubu masih bersitegang.

Baca: Pengamat: Jokowi-Prabowo Harus Segera Bertemu, Kalau Perlu di CFD

"Tujuh bulan kampanye kedua kubu ototnya menegang, biasanya usai pemilu sudah baik-baik saja. Jadi kalau bisa segeralah bertemu. Kalau bisa ajak CFD biar otot-ototnya tidak menegang,” ujar Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 April 2109.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA | MUH HALWI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

3 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

7 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

7 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

8 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.